pendapatan asli daerah (PAD) DPRD Binjai seakan belum menunjukkan kinerjanya. Bahkan, terkesan 'masuk angin'.
Pasalnya, Pansus PAD DPRD Binjai masih belum mendapat data yang valid dan ril terkait jumlah wajib pajak. "Masih dalam pembentukan, baru pertemuan pertama, (nanti) pertemuan berikutnya lagi," ujar Ketua Pansus PAD DPRD Binjai, Darma Malem, Rabu (16/4/2025).
Ketua Fraksi Demokrat ini menyebut, Pansus PAD DPRD Binjai masih menyusun sejumlah langkah terlebih dahulu. Tujuannya, untuk mendapat data autentik terkait PAD yang telah diperoleh pemerintah kota.
"Lalu akan kroscek ke lapangan. Gak bisa gitu lihat langsung (tau), dilihat dulu. Contoh, betul gak data yang diberikan, jumlah uang yang dihasilkan," bebernya.
Disoal kendala, dia menyebut tidak ada. Hanya saja, wakil rakyat di Kota Rambutan masih sibuk pelesiran di tengah perintah efisiensi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Kami (mau) studi banding, nanti dijadwalkan masih ada perjalanan, jadinya belum, sehingga kami gak bisa. Artinya, pertemuan gak bisa intensif, harus menunggu. Minggu depan dikejar," sambung purnawiran dokter militer tersebut.
Belakangan diketahui Pansus PAD DPRD Binjai meminta agar setiap fraksi mengirimkan seorang lagi. Darma mengakui hal tersebut.
"Tambahan anggota, setelah dilihat wajib pajak untuk tambahan dukungan," bebernya
Disoal dinlai 'masuk angin' Pansus PAD DPRD Binjai, Darma ogah berkomentar. "Gak bisa berkomentar saya, saya tegak lurus," tukasnya.
Diketahui, Pemko Binjai menargetkan PAD sebesar 1 triliun 11 miliar lebih pada tahun 2025. Target itu turun 1,74 persen dibanding tahun 2024.
Artinya, Pemko Binjai menargetkan perolehan PAD sebesar 1 triliun 29 miliar lebih pada tahun 2024. Target yang turun itu terjadi karena realiasasi perolehan PAD Pemko Binjai selalu tidak memuaskan.
Bahkan realisasi PAD Pemko Binjai pada tahun 2022 dan 2023, pun selalu tidak memenuhi target. Parahnya, capaian yang diperoleh juga tidak mencapai Rp1 triliun"
(Tim.red)
